RilisBerita2020 
Oleh Raden ( H C ) Hadi haryono, Ketum Forum Komunitas Wartawan Sukabumi Bersatu ( FKWSB )
Rilisberita.id, Sukabumi – Rusaknya sistem pemerintahan dalam konteks otonomi daerah ( Otda) sering kali berakar pada penyalahgunaan kewenangan, kepentingan politik, dan kelemahan kapasitas birokrasi, bukan sekadar pada konsep otonominya itu sendiri. Berikut adalah beberapa faktor utama penyebab masalah tersebut:
Korupsi dan Penyalahgunaan Kewenangan, Otonomi sering kali membuka kesempatan bagi oknum di tingkat daerah untuk melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) karena pengawasan yang melemah.
Kepentingan Politik Lokal (Raja Kecil): Adanya “raja-raja kecil” di daerah yang mendahulukan kepentingan politik pribadi atau kelompok dibanding kesejahteraan masyarakat, terutama pasca Pilkada.
Kesenjangan Antardaerah: Otonomi menciptakan ketimpangan yang lebar antara daerah yang kaya sumber daya dengan daerah yang masih berkembang, yang berpotensi memicu kecemburuan sosial.
Kapasitas Birokrasi yang Lemah: Belum meratanya kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan administrasi pemerintahan secara efektif.
Konflik Kewenangan Pusat-Daerah: Tumpang tindih peraturan antara pusat dan daerah sering terjadi, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan menghambat pelayanan publik.
Meskipun bertujuan meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik, realisasi otonomi daerah di lapangan masih menghadapi kendala serius yang menghambat tujuannya, seperti kurangnya koordinasi dan konflik kepentingan, terutama saat pilkada.
Menurut Rd. ( HC ) Hadi haryono mengatakan “, dengan ada nya perubahaan tatanan, Serta aturan dalam pengelolaan Pemerintahaan yang di otonomi Daerahkan, banyak dugaan faktor kedekatan yang ingin mendapatkan jabatan, Serta penempatan jabatanpun tidak sesuai dengan basic (kemapuannya ) ,dan akhirnya apa yang dikerjakannya diduga menjadi Amburadul” , tegas Rd.Hadi (**)
