RilisBerita2020 
Rilisberita.id, Sukabumi – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Sukabumi tengah menjadi sorotan publik akibat kritik tajam dan desakan transparansi terkait dugaan penguasaan paket proyek, transaksi gelap pada pengadaan langsung, serta dugaan tebang pilih pengawasan oleh instansi berwenang.
Pokok Sorotan Publik
Dugaan Penguasaan Paket: Indikasi monopoli atau dominasi kelompok tertentu dalam pengerjaan proyek fisik bernilai kecil hingga menengah.
Transaksional Proyek: Muncul dugaan bahwa alokasi pokok pikiran (pokir) atau proyek pengadaan langsung telah dikondisikan sebelum proses lelang resmi dimulai.
Pengawasan Prasarana: Sorotan terhadap lemahnya pengawasan fasilitas umum, perumahan tanpa Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang dinilai luput dari tindakan tegas, serta kualitas pekerjaan di lapangan yang dinilai tidak layak.
Perkembangan Terbaru
Di tengah sorotan tersebut, pihak Dinas Perkim Kabupaten Sukabumi di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Sendi Apriadi.
Gencar mengumumkan program penuntasan kawasan kumuh melalui Gerakan Bangun Percepatan Ekosistem Hunian (Gerbang Pesona).
Namun, desakan dari aliansi lembaga anti-korupsi dan masyarakat tetap meminta agar Inspektorat serta penegak hukum secara transparan mengaudit seluruh kejanggalan administrasi dan pelaksanaan proyek agar tidak ada kesan tebang pilih.
Intinya Dinas Perkim Kabupaten Sukabumi lagi disorot karena 3 isu utama:
1. Pokok Sorotan Publik
Dugaan Penguasaan Paket : Ada indikasi proyek fisik kecil-menengah dikuasai kelompok tertentu. Kesannya proyek muter di orang itu-itu aja.
Transaksional Proyek Ada dugaan adanya pokok pikirann Rakya “pokir” dan pengadaan langsung udah dikondisikan duluan sebelum lelang. Jadi lelang cuma formalitas.
Pengawasan Lemah: PSU perumahan nggak lengkap tapi nggak ada tindakan tegas. Kualitas kerja di lapangan juga disorot diduga tidak layak.
2. Perkembangan Terbaru
Kepala Dinas Sendi Apriadi lagi gencar dorong program Gerbang Pesona = Gerakan Bangun Percepatan Ekosistem Hunian buat beresin kawasan kumuh.
Tapi di sisi lain, Pemerhati Pembangunan Daerah Raden Hadi haryono mendesak kepada Inspektorat dan aparat hukum untuk Segera membuat audit transparan Mereka nggak mau ada kesan “tebang pilih” dalam penindakan.”, tegas Rd.Hadi baru baru ini.
Kenapa ini jadi sensitif
Karena Perkim pegang anggaran rumah, infrastruktur dasar, dan penataan kawasan. Kalau ada dugaan monopoli transaksi di belakang, dampaknya langsung ke kualitas hunian warga kepercayaan publik.
Pertanyaan besarnya sekarang
Apakah Gerbang Pesona beneran jalan bersih dan tepat sasaran, atau cuma jadi tameng di tengah sorotan ini ??.
Disamping itu ada dugaan terkait Proyek utama diduga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Sukabumi yang menjadi sorotan pada tahun 2026 adalah program pembangunan serentak lima gedung kantor kecamatan (termasuk Surade, Ciracap, dan Cidahu) yang mengusung konsep arsitektur modern berpadu kearifan lokal. ( **)
Sampai Berita ini di tayangkan kadis Perkin kabupaten Sukabumi Sulit di temui, Berita Bersambung.
