Benang Merah Cirebon dan Sumedang: Dari Pernikahan Pangeran Santri hingga Penjaga Mahkota Binokasih

Dari berbagai Sumber 

Rilisberita.id, Sumedang  – Hubungan Keraton Sumedang Larang dengan Kesultanan Cirebon, termasuk Keraton Kasepuhan, telah terjalin lebih dari 5 abad. Ikatan itu bukan sekadar hubungan antar kerajaan, melainkan ikatan darah, politik, spiritual, dan budaya yang masih terasa hingga hari ini.

Dimulai dari Aliansi Pangeran Santri dan Sunan Gunung Jati.

Sejarah mencatat pada masa pemerintahan Pangeran Santri 1530–1578 M, Kerajaan Sumedang Larang menjalin hubungan erat dengan Kesultanan Cirebon. Hubungan itu dikuatkan melalui jalur pernikahan.
Pangeran Santri menikah dengan  Nyi Ratu Ruan, yang merupakan cucu dari  Sunan Gunung Jati pendiri Kesultanan Cirebon.

Sejak peristiwa itu, Sumedang Larang resmi berada dalam pengaruh Islam dari Cirebon. Ini menjadi titik awal penyebaran Islam yang masif di wilayah Tatar Sunda bagian timur.

Menjadi Pewaris Mahkota Pajajaran

Tahun 1579, setelah Kerajaan Pajajaran runtuh karena serangan Banten, terjadi penyerahan simbol kekuasaan tertinggi tanah Sunda.

Mahkota Binokasih dan atribut kerajaan lainnya diserahkan kepada Prabu Geusan Ulun dari Sumedang Larang.

Prabu Geusan Ulun sendiri memiliki garis keturunan yang terhubung dengan leluhur Cirebon dan Galuh. Karena itulah Sumedang Larang disebut sebagai “penjaga pusaka Sunda”, sementara Cirebon berperan sebagai pusat penyebaran Islam dan peradaban.

Akar Islam yang Disebarkan dari Cirebon

Masuknya Islam ke Sumedang Larang tidak lepas dari peran dakwah para ulama dan Sultan dari Cirebon. Para penyebar agama dari Keraton Cirebon berjalan ke timur, membawa ajaran Islam yang kemudian mengakar kuat di Sumedang.

Tiga pilar ini pernikahan, pewarisan pusaka, dan penyebaran Islam  menjadi bukti bahwa Cirebon dan Sumedang adalah dua keraton yang memiliki satu akar sejarah.

Relevansi Hingga Kini

Bagi para sejarawan dan budayawan, hubungan ini menjadi pengingat bahwa menjaga kehormatan, marwah, dan nilai-nilai luhur di kedua wilayah adalah tanggung jawab bersama. ( Hadi )