RilisBerita2020 
Oleh : Avdokat ,Oki Prasetawan,S.M.,S.H.M.,M.,CLMA
Rilisberita.id,Jakarta – Di tengah hiruk-pikuk panggung politik bangsa, tersembunyi sebuah pertanyaan yang jarang terdengar namun menjadi pijakan kewarasan bernegara: Apakah Negara yang membutuhkan Presiden, atau Presiden yang membutuhkan Negara?
Pertanyaan yang tampak sederhana ini menyimpan makna mendalam—menentukan apakah kita sebagai rakyat berperan sebagai pemilik yang merdeka, atau sekadar penonton yang terpesona oleh ilusi kekuasaan.
Logika Kapal dan Nahkoda: Membedah Substansi dan Atribut
Bayangkan sebuah kapal induk raksasa bernama Negara. Di dalamnya terdapat mesin yang bekerja, bahan bakar yang memberi tenaga, dan ribuan awak kapal yang menjalankan tugas masing-masing—mereka adalah Rakyat. Di atas anjungan, seorang sosok memegang kemudi sebagai Nahkoda atau Presiden.
Mari kita uji dengan dua skenario ekstrem:
– Jika Kapal Hancur: Bila kapal karam dan tenggelam, sang nahkoda hanyalah seorang individu basah kuyup yang terapung di lautan luas. Seragam dan jabatan yang pernah diembannya tak lagi memiliki makna. Tanpa kapal, kedudukannya lenyap seketika.
– Jika Nahkoda Hilang: Sebaliknya, jika nahkoda tidak ada karena sakit, pensiun, atau bahkan tiada, apakah kapal akan ikut tenggelam? Tentu tidak. Kapal tetap mengapung, dan awak kapal hanya perlu waktu sebentar untuk memilih nahkoda baru sebelum melanjutkan pelayaran.
Dari sini, fakta ontologis yang jelas muncul: Presiden adalah atribut, sedangkan Negara adalah substansi. Presiden tanpa Negara hanyalah sosok yang berbicara pada tembok kosong, namun Negara tanpa Presiden tetap merupakan entitas berdaulat yang siap mencari pemimpin baru. Jawabannya mutlak: Presidenlah yang membutuhkan Negara untuk bisa eksis.
Mengapa Kita Sering Tertipu? Ilusi Optik Kekuasaan
Jika kenyataan demikian, mengapa narasi di lapangan seringkali terbalik? Mengapa muncul ketakutan yang mengatakan, “Kalau bukan Bapak X yang memimpin, negara ini akan bubar”?
Ini adalah apa yang bisa disebut Ilusi Optik Kekuasaan, yang terbentuk dari tiga elemen yang sengaja atau tidak sengaja dimainkan di depan mata publik:
– Kunci Brankas Anggaran: Presiden sebagai pemegang kendali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seringkali menjadi fokus perhatian. Banyak pihak yang mendekat bukan karena membutuhkan kepemimpinannya, melainkan akses pada sumber daya pembangunan. Hal ini menciptakan ilusi seolah-olah ia adalah “pemberi hidup”.
Pelemahan Sistem: Beberapa pemimpin cenderung secara halus melemahkan lembaga negara lain, membuatnya bergantung pada diri sendiri. Akibatnya, muncul kesan bahwa sistem akan macet tanpa keberadaannya—padahal kemacetan tersebut adalah hasil desain, bukan takdir.
Kultus Individu: Kita sering terjebak dalam budaya mendewakan sosok pemimpin, melupakan bahwa Presiden bekerja bukan karena kesaktian pribadi, melainkan karena didukung oleh birokrasi, digaji dari uang pajak rakyat, dan diatur oleh aturan hukum.
Kekuasaan adalah Pinjaman: Presiden Sebagai Peminjam Kuasa
Setiap warga negara—dari petani di pelosok desa hingga profesional di gedung pencakar langit—perlu memahami satu hal esensial: Kekuasaan Presiden adalah pinjaman.
Kekuasaan tersebut bukanlah wahyu dari langit. Ia bergantung pada tiga pijakan utama:
– Suara sah dari Rakyat dalam pemilihan umum.
– Uang pajak rakyat yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, termasuk gaji staf dan pengamanan.
– Konstitusi yang melegalkan setiap keputusan dan tindakannya.
Presiden adalah entitas yang sepenuhnya bergantung. Ia menyandarkan diri pada sumber daya negara yang abadi, sementara dirinya sendiri bersifat fana dengan masa jabatan yang terbatas—5 atau maksimal 10 tahun.
Negara dirancang untuk bertahan ratusan bahkan ribuan tahun. Mentalitas yang menganggap Negara tidak bisa hidup tanpa sosok tertentu adalah bibit otoritarianisme, yang mengingatkan pada zaman raja-raja kuno yang menyatakan, “Negara adalah Aku”.
Faktanya, I
