Ancaman pasal pidana yang dapat dikenakan apabila seseorang memprovokasi masyarakat dengan menyebarluaskan voice note (pesan suara) di Indonesia
RilisBerita2020
RdHadi haryono.
Rilisberita.id,Sukabumi– “Hal itu tergantung isi, tujuan, dan dampak voice note tersebut:
1. UU ITE – Provokasi / Hasutan Berbasis SARA, Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016″, terang Rd.Hadi ketua umum forum komunitas wartawan Sukabumi Bersatu ( FKWSB )
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”, bebernya.
Ancaman pidana:
Penjara paling lama 6 tahun
Denda paling banyak Rp1.000.000.000
📌 Voice note termasuk “informasi elektronik”, sehingga penyebaran melalui WhatsApp, Telegram, dll dapat dijerat pasal ini.
2. UU ITE – Berita Bohong yang Menimbulkan Keonaran
Ancaman pidana (Pasal 45A ayat (1)):
Penjara paling lama 6 tahun
Denda paling banyak Rp1.000.000.000
Ancaman pidana:
Penjara paling lama 6 tahun
atau denda
Voice note yang disebarkan luas dan bersifat mengajak, menggerakkan, atau membakar emosi massa dapat masuk kategori ini.
4. KUHP – Menimbulkan Keonaran di Masyarakat
Jika voice note menyebabkan kerusuhan, kepanikan, atau konflik sosial, aparat dapat menggunakan pasal:
5. Pemberatan
Seseorang tidak harus pembuat voice note untuk dipidana.
Penyebar ulang (forward) tetap bisa dijerat pidana jika:
Mengetahui isinya provokatif/bohong
Sengaja menyebarluaskan
Menimbulkan dampak sosial.
( Red )
