RilisBerita2020
Rilisberita.id,Jakarta– Jika audiensi dengan pemerintah tidak ditanggapi, ya, ini bisa menjadi dasar untuk mengambil jalur hukum, namun prosesnya bergantung pada jenis pelanggaran yang terjadi. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi mencari bantuan hukum untuk mengajukan tuntutan, menggugat pemerintah di pengadilan, atau melaporkan pelanggaran hukum yang dialami melalui proses hukum yang berlaku.
Dasar hukum dan jalur yang dapat ditempuh
Gugatan Perdata: Jika tidak diacuhkannya audiensi menyebabkan kerugian materiel atau imateriel bagi masyarakat, perdata dapat diajukan untuk meminta ganti rugi.
Gugatan kepada Tata Usaha Negara (TUN),dan jika keputusan atau tindakan pemerintah dianggap bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian, pengajuan gugatan di PTUN dapat menjadi pilihan.
Laporan Pidana: Jika tidak diacuhkannya audiensi juga termasuk tindakan melawan hukum yang memenuhi unsur pidana, seperti korupsi atau penyalahgunaan wewenang, maka laporan pidana dapat diajukan.
Judicial Review: Jika kebijakan yang menjadi pokok permasalahan dalam audiensi dianggap tidak sesuai dengan konstitusi, judicial review dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
Langkah-langkah yang perlu diambil
Kumpulkan bukti: Dokumen-dokumen seperti surat permohonan audiensi, bukti komunikasi, dan foto/video yang relevan dapat digunakan sebagai bukti pendukung.
Konsultasi dengan ahli hukum: Bicaralah dengan pengacara atau lembaga bantuan hukum untuk mendapatkan saran yang tepat sesuai dengan kasus Anda.
Ajukan gugatan/laporan: Dengan bantuan ahli hukum, ajukan gugatan perdata atau TUN, laporan pidana, atau permohonan judicial review ke instansi yang berwenang.(Hadi/FKWSB).
