RilisBerita2020
Ilustrasi
Rilisberita.id,Bandung – Pokir DPRD Jawa Barat jadi diduga jadi bancakan” merujuk pada dugaan penyimpangan atau korupsi dalam pengelolaan dana yang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Jawa Barat, yang ramai disoroti oleh publik dan media.
Penjelasan Istilah
Pokir (Pokok Pikiran): Merupakan usulan program dan kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat yang diserap oleh anggota DPRD saat melakukan reses (kunjungan ke daerah pemilihan) atau pertemuan konsultasi publik lainnya. Aspirasi ini kemudian dirumuskan dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Bancakan”: Dalam konteks ini, istilah informal “bancakan” berarti dana atau proyek tersebut diduga dibagi-bagikan secara tidak sah atau tidak transparan di antara oknum anggota dewan dan pihak terkait, alih-alih digunakan untuk kepentingan publik sebagaimana mestinya.
Isu dan Kontroversi
Beberapa sumber berita dan laporan mengindikasikan adanya kekhawatiran dan unjuk rasa terkait isu ini:
Dugaan Korupsi: Aktivis anti-korupsi meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan “bancakan” dana Pokir yang melibatkan oknum anggota dewan dengan pihak ketiga atau kepala desa penerima bantuan.
Protes Masyarakat: Sekelompok masyarakat, termasuk ibu-ibu, pernah melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat dengan melempar sampah sebagai simbol kekecewaan terhadap dugaan korupsi dan ketidakadilan yang terjadi, termasuk terkait dana Pokir.
Peringatan KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri telah mengingatkan bahwa Pokir wajib sesuai regulasi dan bukan menjadi alat transaksi atau intervensi proyek oleh anggota dewan, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah.
Pada dasarnya, Pokir adalah mekanisme yang sah untuk menjaring aspirasi rakyat, namun pelaksanaannya sering kali rawan disalahgunakan jika tidak ada pengawasan yang ketat.
DPRD merupakan bagian sah dalam proses perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diatur dalam Permendagri.
( ***)
